Malang, 8 Agustus 2018 – Selama tiga hari berturut-turut, sejak tanggal 6 Agustus hingga 8 Agustus 2018, Bea Cukai Malang menerima kunjungan dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu). Tim yang tersusun dari pejabat dan pegawai Inspektorat V tersebut dipimpin secara langsung oleh Raden Patrick Wahyudwisaksono selaku Inspektur. Pada kesempatan ini, Kantor Pusat Bea Cukai turut melakukan pendampingan dengan menugaskan pejabat dan pegawai pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Agenda kegiatan meliputi pelaksanaan On Site Visit dan pembahasan terkait pengelolaan Pajak Rokok.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, per tanggal 1 Januari 2014 mulai diberlakukan pemungutan pajak rokok. Pajak rokok tersebut dipungut oleh pemerintah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pungutan pajak rokok disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional. Besarannya sendiri adalah sebesar 10% dari cukai rokok.

“Kota Malang merupakan salah satu sentra industri hasil tembakau dan Bea Cukai Malang telah melaksanakan pemungutan pajak rokok sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok,” terang Rudy HK selaku Kepala Bea Cukai Malang.

Dalam kegiatannya tim Itjen Kemenkeu melakukan wawancara terhadap beberapa petugas Bea Cukai Malang terkait proses bisnis di bidang cukai serta melakukan kunjungan ke pabrik rokok untuk melakukan observasi secara langsung atas proses bisnis perusahaan rokok di Kota Malang. Kegiatan tim Itjen Kemenkeu diakhiri dengan closing meeting dan penandatanganan Berita Acara antara Kepala Bea Cukai Malang dengan Ketua Tim Itjen Kemenkeu.

‘’Bagi kami Bea Cukai Malang, kedatangan tim dari Itjen Kemenkeu merupakan momentum baik dalam rangka mengevaluasi kebijakan pungutan pajak rokok yang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun ini dengan harapan ke depan pengelolaan pajak rokok lebih baik dari sisi regulasi, kewenangan, dan pemanfaatannya sendiri,’’ pungkas Rudy HK.


Kembali ke halaman sebelumnya