SELAMAT HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE-71 --- INDONESIA KERJA NYATA --- BEA CUKAI MAKIN BAIK --- KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG
  • PENGUMUMAN
    Menanggapi isu yang beredar mengenai harga rokok yang beredar di sosial media/pesan berantai/media lainnya, kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sampai saat ini blm ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran (HJE) rokok

    PENGUMUMAN
    Menanggapi isu yang beredar mengenai harga rokok yang beredar di sosial media/pesan berantai/media lainnya, kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sampai saat ini blm ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran (HJE) rokok
  • Kemerdekaan untuk Seluruh Rakyat INDONESIA
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016

    Kemerdekaan untuk Seluruh Rakyat INDONESIA
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016
  • Merah Putih adalah harga mati
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016

    Merah Putih adalah harga mati
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016
  • I Love Indonesia
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016

    I Love Indonesia
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016
  • Garuda akan mampu terbang tinggi
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016

    Garuda akan mampu terbang tinggi
    DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 71, TANGGAL 17 AGUSTUS 2016
  • Berhati-hatilah
    Himbauan untuk berhati-hati sehubungan dengan maraknya aksi penipuan mengatasnamakan Pejabat Bea dan Cukai.

    Berhati-hatilah
    Himbauan untuk berhati-hati sehubungan dengan maraknya aksi penipuan mengatasnamakan Pejabat Bea dan Cukai.
  • KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
    Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi

    KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
    Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi
Online Support YM:
bc_mcmalang

MEDIA INFORMASI - Berita Terkini

PEMBAHARUAN NPPBKC
Dikirim: 7/10/2011
Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau terdapat hal hal baru yang diatur dalam memperoleh NPPBKC hasil tembakau antara lain :
1. Perubahan ketentuan luas bangunan yang dapat digunakan sebagai bangunan pabrik hasil tembakau yang sebelumnya minimal 50m2 menjadi minimal 200m2
2. Ketentuan kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan dibuatkan Berita Acara Wawancara.
3.Jangka waktu berlakunya BAP lokasi sebagai lampiran PMCK-6 yaitu 3 (tiga) bulan sejak  tanggal BAP
4. Jangka waktu minimal 5 th utk bangunan dg sewa menyewa yang disahkan oleh notaris
5. Permohonan NPPBKC yang diajukan oleh importir HT harus dilampiri NIK
6.Kewajiban memasang papan nama dan mengisi formulir registrasi cukai
7.Memperjelas tindak lanjut pembekuan NPPBKC

Mengingat pentingnya  pembaharuan NPPBKC, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang secara terus menerus melakukan upaya himbauan kepada para pemegang NPPBKC agar secepatnya mengajukan permohonan pembaharuan NPPBKC. Himbauan tersebut dilakukan dalam berbagai kesempatan baik melalui forum komunikasi pertemuan berkala, media surat, media iklan dan sebagainya. Dalam kegiatan sosialisasi selalu diingatkan tentang kewajiban pembaharuan NPPBKC ini yang harus dilakukan dengan batas waktu paling lama 10 Desember 2011 serta diingatkan bahwa apabila NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau tidak diperbaharui, maka NPPBKC-nya dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan misalnya luas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
Beberapa tim dari petugas bea cukai malang telah dibentuk untuk melakukan survey dan memantau kegiatan pembaharuan oleh pabrikan. Upaya koordinasi dengan instansi terkait dilakukan. Pada akhirnya diharapkan bahwa seluruh pemegang NPPBKC dapat melaksanakan kewajiban ini sesuai yang ditentukan.


Halaman sebelumnya  |  Indeks Berita Terkini